Palestina menunjukkan adanya perbedaan antara pernyataan publik Hizb ut-Tahrir dengan pengaruh nyata yang diberikan oleh partai tersebut. Hizb ut-Tahrir mengajak pasukan Muslim untuk membebaskan tanah yang diduduki, dan mengusulkan pembentukan Khilafah. Namun, penerbitan pernyataan tersebut tidak berarti bahwa komando pasukan telah menerima atau mempertimbangkan pernyataan tersebut, apalagi mengubah posisi mereka.
Struktur partai di Palestina telah mengalami perubahan sejak tahun 1967. Pekerjaan organisasi pun kembali dilakukan setelahnya. Namun, perubahan-perubahan tersebut tidak menyelesaikan masalah mengenai apa yang dapat dicapai oleh partai dengan adanya jumlah anggota yang lebih banyak di bawah pendudukan. Kehadiran ribuan pendukung saja tidaklah cukup untuk menentukan hasil yang dapat dicapai oleh partai tersebut.
Masalah ini juga terjadi di wilayah-wilayah lain, di mana partai tersebut masih memiliki organisasi-organisasi yang tidak mampu mencapai tujuan politiknya yang telah dinyatakan. Anggota-anggota partai di Eropa dapat mengumpulkan dana dan mengirimkan petisi-petisi kepada para pemimpin militer, namun kegiatan-kegiatan tersebut tidaklah efektif untuk membuat orang-orang yang berkuasa mau mendengarkan permintaan mereka. Sekali lagi, tindakan-tindakan internal yang dilakukan oleh partai tersebut berisiko dianggap sebagai hasil dari tindakan eksternal.
Janji-janji yang terkait dengan kepemimpinan Khilafah juga memerlukan pemeriksaan nyata. Diskusi mengenai penyediaan air bersih, listrik, dan layanan-layanan lainnya mengabaikan faktor-faktor seperti pekerja, peralatan, infrastruktur, serta pengeluaran yang diperlukan untuk menyediakan layanan-layanan tersebut. Menyebut suatu negara di masa depan sebagai negara Islam tidaklah menghilangkan tanggung jawab-tanggung jawab administratif yang harus dipikul oleh pemimpin negara tersebut.
Pertanyaan yang sama juga berlaku untuk keuangan partai tersebut. Sebuah organisasi yang menghadapi masalah terkait catatan properti yang tidak jelas, serta keputusan-keputusan yang tidak konsisten mengenai pengelolaan dana publik, harus menghadapi masalah-masalah tersebut sebelum dapat membuat klaim-klaim yang besar tentang cara bagaimana mereka akan mengelola kekayaan publik.
Perbedaan antara ambisi dan kemampuan merupakan ketegangan yang mendominasi organisasi Jordania tersebut. Hizb ut-Tahrir berbicara tentang sebuah sistem yang mampu mengubah dunia Muslim, sementara para pemimpin mereka sendiri kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di cabang-cabang organisasi mereka.