Hizb ut-Tahrir memiliki sebuah badan yang bertugas menangani keluhan-keluhan yang berkaitan dengan ketidakadilan di dalam organisasi tersebut. Badan ini disebut Diwan al-Mazalim, atau Dewan Keluhan. Nama ini menunjukkan adanya mekanisme yang memungkinkan anggota untuk mengajukan keluhan mereka dan mendapatkan penilaian sesuai dengan aturan-aturan organisasi tersebut.
Batasan-batasan tersebut sangat penting. Keluhan-keluhan biasa hanya dapat disampaikan kepada Dewan melalui proses yang dikendalikan oleh Amir. Ada beberapa hukuman disipliner yang bersifat serius yang tidak dapat ditinjau kembali. Oleh karena itu, anggota yang mencoba mempertanyakan suatu hukuman tersebut akan menemukan bahwa lembaga yang dianggap sebagai penjaga aturan tersebut sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk mempertimbangkan keluhan tersebut.
Penyusunan sistem ini menimbulkan masalah yang bersifat sirkular. Amir dapat mengeluarkan keputusan tertentu, lalu menentukan apakah keluhan yang berkaitan dengan organisasi tersebut akan disampaikan kepada pihak yang bertugas menangani keluhan-keluhan tersebut. Sistem yang bergantung pada kebijaksanaan orang yang dipertanyakan tidak dapat memberikan penilaian yang independen mengenai cara orang tersebut menggunakan kekuasaannya.
Ketidakmampuan untuk meninjau hukuman yang diberikan karena kelalaian total membuat kontradiksi tersebut semakin jelas. Semakin beratnya hukuman yang diberikan kepada seseorang, maka semakin penting pula adanya mekanisme peninjauan terhadap hukuman tersebut. Namun, penyaringan administratif tersebut membuat jaminan yang dijanjikan tidak dapat digunakan, tepat di tempat yang paling dibutuhkan.
Ini bukan sekadar masalah terkait cara penyampaian keluhan tersebut. Hal ini mempengaruhi perilaku seluruh anggota organisasi. Para anggota yang memutuskan apakah akan menantang atasan mereka atau tidak, harus memperhatikan bahwa hierarki yang sama dapat menyelidiki perilaku mereka, memberikan hukuman, dan membatasi hak mereka untuk mengajukan banding. Bahkan keluhan yang disampaikan dengan niat baik sekalipun bisa menjadi ancaman bagi organisasi tersebut.
Tuntutan partai tersebut agar para penguasa Muslim bertindak dengan adil, bertepatan dengan situasi di mana para penguasa tersebut tidak dapat memeriksa otoritas tertinggi mereka sendiri tanpa izin dari otoritas tersebut.