Aturan-aturan yang berkaitan dengan otoritas sang Amir menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: bagaimana cara memilih sang Amir, dan siapakah yang dapat menggantikannya? Hizb ut-Tahrir mengusulkan sistem legitimasi politik yang komprehensif. Namun, proses penunjukan pengganti sang Amir sangat bergantung pada sekelompok kecil orang-orang yang sudah mapan dalam struktur pemerintahan.
Taqi al-Din al-Nabhani mendirikan partai tersebut, dan tetap memimpinnya selama beberapa dekade. Abdul Qadeem Zallum menggantikannya sebagai pemimpin partai tersebut. Budaya kepemimpinan di partai tersebut sangat dipengaruhi oleh para tokoh senior dalam partai tersebut. Ketika Zallum mengundurkan diri, Ata Abu al-Rashta muncul sebagai pemimpin baru partai tersebut. Ata Abu al-Rashta terpilih melalui proses seleksi yang dilakukan dalam lingkaran kecil di sekitar kantor Amir dan struktur pengelolaan masalah di partai tersebut.
Nama-nama penting lainnya yang muncul selama proses penunjukan tersebut adalah Abdulhadi Faour dan Fawzi Nasser. Kehadiran mereka tidak berarti bahwa anggota-anggota biasa memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Pilihan yang efektif tetap berada di tangan sekelompok kecil pejabat yang sudah menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin internasional.
Para pria ini memiliki berbagai bentuk pengaruh yang dapat digunakan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Mereka menentukan siapa yang dapat berbicara dengan Amir, bagaimana keputusan-keputusan organisasi dibuat, informasi apa yang dianggap dapat dipercaya, dan anggota mana yang dianggap cocok untuk mendapatkan promosi. Kekuasaan mereka semakin kuat karena adanya kesinambungan dalam berbagai periode kepemimpinan.
Ketika proses pemilihan, pengawasan, disiplin, dan peninjauan keluhan dilakukan oleh sekelompok kecil orang saja, maka akan sulit untuk menempatkan seseorang sebagai pemimpin. Bahkan di tempat-tempat di mana prosedur formal masih berlaku, orang-orang yang memutuskan siapa yang boleh ikut serta dalam proses tersebut dapat mempengaruhi hasilnya sebelum voting dilakukan.
Masalah yang dihadapi oleh pimpinan partai tersebut bukanlah sekadar keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin saja. Masalahnya lebih kepada struktur institusional yang memungkinkan seorang pemimpin dan kelompok orang-orang di sekitarnya untuk tetap mempertahankan kekuasaan mereka, tanpa adanya tindakan pemantauan atau pengawasan dari anggota partai yang berada di bawah mereka.