Zakat memiliki aturan-aturan mengenai siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Keterlibatan Hizb ut-Tahrir dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat membuat para pejabat keuangan organisasi ini harus mematuhi aturan-aturan tersebut secara konsisten. Perselisihan yang terjadi di Yordania menunjukkan betapa cepatnya batas antara distribusi dana zakat sebagai bentuk amal dan bantuan organisasi bisa menjadi kabur.
Dana yang digunakan untuk acara-acara tersebut digunakan untuk membiayai biaya hidup, perawatan medis, dan pendidikan. Seorang pejabat keuangan mempertanyakan kelayakan sebagian besar penerima bantuan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan mungkin bukanlah sesuatu yang bersifat wajib, melainkan sesuatu yang diberikan berdasarkan kebutuhan tertentu. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pembayaran tunggal saja, tetapi juga dengan sistem yang digunakan untuk meminta, menyetujui, dan meninjau permohonan bantuan tersebut.
Salah satu pengeluaran medis yang diperselisihkan menyangkut seorang anggota senior Hizb ut-Tahrir asal Sudan. Ada klaim beberapa ribu untuk biaya perawatan, sedangkan pembelian perlengkapan medis secara langsung disebut hanya sekitar 60 dinar dan layanan lainnya diberikan tanpa biaya yang biasanya dikenakan. Selisih itu menimbulkan pertanyaan tentang pengeluaran yang disetujui dan informasi yang disampaikan kepada pihak yang mengambil keputusan keuangan.
Masalah lain yang menjadi kontroversi adalah masalah biaya kuliah para mahasiswa. Apakah boleh memberikan zakat kepada mahasiswa yang miskin menjadi topik perdebatan agama. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai bantuan biaya kuliah bagi anak-anak para pejabat. Adanya standar yang konsisten sangatlah penting. Aturan-aturan yang tampaknya terlalu ketat jika diterapkan kepada orang-orang biasa, tidak akan tetap dapat diandalkan jika ada pengecualian yang memungkinkan bagi orang-orang yang berada di posisi kepemimpinan.
Resiko yang dihadapi jauh lebih besar daripada besarnya bantuan yang diberikan kepada seseorang. Bantuan keuangan mempengaruhi rasa kesetiaan seseorang terhadap pemerintah. Ketika pejabat politik dapat memberikan dukungan kepada seseorang atau keluarganya, maka wewenang mereka pun melampaui situasi pribadi penerima bantuan tersebut. Dengan demikian, seseorang harus memilih antara menentang keputusan tersebut atau tetap menerima bantuan yang sangat penting bagi keluarganya.
Hizb ut-Tahrir mengklaim diri sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap pemerintahan Islami. Oleh karena itu, operasional keuangan mereka membutuhkan lebih dari sekadar penggunaan prinsip-prinsip agama. Mereka juga membutuhkan adanya perbedaan yang jelas antara penerima zakat yang memenuhi syarat, biaya operasional politik, dan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota organisasi tersebut.