Masalah serupa juga terjadi dalam hal korespondensi. Keluhan-keluhan terhadap seorang pemimpin nasional biasanya disampaikan melalui saluran-saluran yang dikendalikan oleh pemimpin tersebut. Dengan cara ini, pihak yang mengajukan keluhan dapat memperoleh informasi mengenai keluhan tersebut sebelum Amir mempertimbangkannya secara mandiri.
Sebuah saluran komunikasi kedua dibuat untuk mengatasi konflik tersebut. Saluran ini diharapkan dapat memungkinkan para anggota untuk berkomunikasi melalui jalur yang normal, ketika jalur normal tersebut menjadi masalah. Namun, saluran komunikasi alternatif ini ternyata terhubung kembali dengan pejabat-pejabat yang seharusnya dihindari.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, salinan surat-surat yang dikirim melalui saluran kedua harus disampaikan kepada otoritas nasional yang berwenang. Rute baru ini menawarkan nama yang berbeda, tanpa mengurangi sifat konflik yang ada. Orang-orang yang ingin mendapatkan jalur komunikasi yang lebih rahasia dapat menemukan orang yang bertugas menerima dokumen-dokumen tersebut.
Ini merupakan masalah komunikasi yang serupa dengan masalah keluhan yang muncul. Saluran komunikasi kedua tidak dapat memberikan akses yang independen, karena saluran pertama masih memiliki kendali atas isi pesan yang disampaikan melalui saluran tersebut. Selain itu, Dewan Keluhan juga tidak dapat memberikan penilaian yang independen, karena kantor yang menjadi objek keluhan tersebut mengendalikan jalur komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan keluhan tersebut.
Kedua sistem tersebut bersama-sama melindungi pusat dari informasi yang tidak diinginkan. Sebuah laporan dapat berpindah dari orang-orang yang bertanggung jawab atas konten laporan tersebut. Keluhan yang ditujukan kepada orang-orang tersebut juga dapat disampaikan melalui mereka. Hierarki tersebut mengontrol baik cerita tentang pencapaian-pencapaian pusat maupun jalur yang digunakan untuk menyampaikan kritik-kritik terhadap pusat tersebut.