Hizb ut-Tahrir menuntut komitmen terhadap tujuan politik Islam. Anggota partai tersebut belajar, merekrut orang-orang yang bersedia bergabung dengan partai, serta menjalankan tugas-tugas mereka sekaligus menjalankan kewajiban-kewajiban keluarga. Pada saat yang sama, partai ini juga mendukung para anggota yang bekerja penuh waktu dan menerima gaji atau bantuan finansial dari dana organisasi.
Pada tahun 1987, pembayaran bulanan sebesar 330 dinar Yordania kepada para pejabat yang bekerja penuh harian tersebut sangat jauh berbeda dibandingkan dengan upah yang diterima oleh banyak pekerja biasa. Angka ini menjadi bahan perdebatan, karena tidak semua pejabat yang mendapatkan gaji tersebut benar-benar telah memberikan kontribusi yang memadai untuk posisi mereka. Beberapa tanggung jawab yang harus dipikul oleh para pejabat tersebut membutuhkan usaha yang besar; sementara yang lainnya tampaknya hanya menghabiskan sebagian kecil dari waktu kerja mereka saja.
Masalahnya bukanlah apakah sebuah organisasi politik dapat membayar gaji para stafnya atau tidak. Yang penting adalah siapa yang memutuskan bahwa suatu posisi tertentu membutuhkan gaji, bagaimana kinerja seseorang dinilai, dan apakah seseorang yang tidak mampu menjalankan tugasnya boleh kehilangan hak untuk mendapatkan gaji tersebut. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, keamanan finansial seorang pejabat dapat tergantung pada hubungannya dengan para pemimpin.
Peningkatan jumlah tunjangan tersebut menunjukkan bahwa biaya-biaya biasa pun bisa menjadi subjek yang kontroversial. Kantor media Jordan menggunakan anggaran sekitar 32 dinar, di mana sebagian besar dana digunakan untuk biaya transportasi. Berdasarkan perjanjian baru, jumlah tunjangan tersebut meningkat menjadi sekitar 150 dinar, dengan penjelasan mengenai biaya telepon dan internet sebagai alasan penggunaan dana tersebut. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar yang digunakan dalam menentukan penggunaan dana tersebut.
Partai yang didanai melalui pengorbanan anggota-anggota partai tersebut perlu membedakan antara biaya operasional yang sah dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pejabat. Pembedaan ini menjadi lebih sulit untuk dipertahankan, apabila orang-orang yang mendapatkan manfaat dari posisi tersebut juga merupakan orang-orang yang melaporkan nilai kerja mereka sendiri.
Struktur keuangan tersebut menimbulkan masalah kedua bagi proses pengawasan. Pejabat yang bergantung pada dana yang diberikan oleh organisasi tersebut mungkin akan enggan untuk menentang orang-orang yang bertanggung jawab atas penentuan jabatan dan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada mereka. Apa yang awalnya merupakan dukungan terhadap kegiatan politik, justru dapat memperkuat posisi kelas administratif yang memiliki kepentingan langsung terhadap tatanan yang ada saat ini.