Tiga episode tersebut mencerminkan urutan waktu yang sama: pengetahuan awal yang dimiliki oleh Abu Amr mengenai pesan-pesan yang disampaikan melalui saluran komunikasi tersebut; keluhan-keluhan yang diajukan oleh Khalid sebelumnya; dan proses pergantian kepemimpinan dari Abdu Rafy menjadi Mu’tamid.
Menurut catatan internal, Abdu Rafy mulai menghubungi para anggota dan bertindak sebagai pemimpin mereka sebelum adanya pesan resmi yang dikirimkan kepada mereka melalui struktur yang terpercaya.
Para anggota mempertanyakan bagaimana ia dapat menjalankan tugasnya sebelum penunjukan tersebut secara resmi diberikan. Surat kuasa yang bersifat tertulis tersebut tampaknya diberikan setelah proses penunjukan selesai.
Urutan kejadian tersebut sangat mirip dengan kasus-kasus sebelumnya. Karena itu, para pemimpin yang sedang berkuasa menganggap hal tersebut sebagai bagian dari masalah institusional yang sama. Abu Amr telah menyampaikan jawabannya sebelum Khalid melihat putusan tertulis tersebut. Selama proses pemilihan, tampaknya Abu Amr sudah mengetahui isi pesan lainnya, sebelum Fawzy menerima pesan tersebut melalui saluran resmi. Abdu Rafy pun mulai menggunakan wewenang baru tersebut sebelum pengumuman penunjukan selesai diberikan.
Dalam setiap kasus, tindakan praktislah yang dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dokumen resmi disusun.
Inilah saatnya di mana sengketa pemilihan tersebut berubah menjadi masalah terkait hubungan antara kekuasaan dan prosedur administratif dalam organisasi tersebut. Jika proses penunjukan dan pengambilan keputusan sudah berlangsung sebelum dokumen-dokumen yang mencerminkan wewenang sang Amir diterbitkan, maka dokumen-dokumen tersebut hanya akan menjadi konfirmasi dari hasil yang telah ditentukan di tempat lain.
Kekhawatiran tersebut mencapai tingkat paling parah ketika hasil pemilihan umum diumumkan.